Idealnya dimasa transisi menuju demokrasi yang mapan,  ritme dan dinamika demokrasi dijaga agar tetap pada rel
dan arah cita demokrasi terkonsolidasi. Memiliki kekuasaan sekaligus posisi publik figur harusnya menempatkan para
birokrat dan elit politik yang bertarung dalam pilkada – bukan hanya incumbent – sebagai pionir penjamin proses
berdemokrasi yang sejati. Salah satu bentuk sederhananya adalah menjaga dan menjamin birokrasi tidak terseret ke
dalam permainan politik praktis.

Akan tetapi prakteknya sulit ditemukan netralitas birokrasi dalam pemilu. Patrimonialisme telah merubah wajah
birokrasi menjadi mesin politik praktis yang berdiri di atas kepentingan politik para pelakunya. Demikian juga dengan
pilkada NTT yang akan dihelat tanggal 18 Maret 2013 mendatang. Ingar bingar jelang pilkada dihiasi fenomena
keterlibatan aparat birokrasi. Fenomena ini seolah menjadi rutinitas musiman 5 tahunan dari pilkada ke pilkada.
Meskipun begitu ada kecenderungan metamorfosa bentuk keterlibatan birokrasi dalam politik praktisnya jelang
pilkada. Setidaknya fenomena ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, keterlibatan birokrasi dalam pilkada
tidak hanya terhadap incumbent semata tetapi juga semua kandidat yang sedang bertarung. Hal ini dikarenakan
birokrasi dimungkinkan untuk dimobilisasi incumbent maupun kekuatan politik di luarnya. Gagalnya incumbent
melakukan resolusi konflik dalam birokrasi di tahun awal kepemimpinan selain balas jasa dan dendam yang
diwariskan turun temurun menjadi penjelasannya. Sejalan dengan itu bila dicermati para kandidat yang bertarung
dalam pilkada NTT kali ini semuanya memiliki potensi menghadirkan politik praktis aparat birokrasi. Lima paket calon
memiliki latar belakang kuat untuk memobilisasi birokrasi. Hal ini dapat dilihat dengan mengkategorikannya ke dalam
paket incumbent dan eks incumbent.

Kategori incumbent menempel pada paket Frenly, Esthon-Paul, dan Cristal. Frenly berkomposisikan Gubernur NTT
(Frans Leburaya) dan Wakil Bupati TTS (Beny Litelnoni) yang masih menjabat. Halnya dengan paket Esthon-Paul
dan Cristal. Esthon Funay adalah Wakil Gubernur NTT  dan Christian Rotok merupakan Bupati Manggarai hingga
saat ini. Kedudukan ini berkonsekuensi pada terciptanya hubungan langsung antara atasan dan bawahan.
Sedangkan untuk kategori eks incumbent adalah paket Tunas dan BKH-Nope. Ibrahim A. Medah (Tunas) adalah
mantan Bupati Kupang 2 periode yang kemudian menjadi Ketua DPRD Provinsi NTT. Wellem Nope (paket BKH-Nope)
pernah memerintah Kabupaten TTS sebelum jadi Anggota DPRD Provinsi NTT. Posisi-posisi tersebut tak dapat
dipungkiri meninggalkan jejak hubungan atasan dan bawahan. Dengan begitu paket incumbent maupun eks
incumbent dipastikan mempunyai jaringan klientilisme birokrasi.

Kedua, birokrasi patrimonial mengalami metamorfosa dari yang dulunya kaku menjadi lebih cair dan fleksibel memilih
patronnya meskipun masih berafiliasi tertutup. Sirkulasi kepemimpinan di masa lalu pada era orde baru tidak
memberikan kesempatan kepada kekuatan politik alternatif ikut bermain. Akibatnya
top leader dan kroninya dalam
teritori menjadi patron yang ditakuti dan dipatuhi.

Kini, ketidakmampuan birokrasi mengatasi relasi patron-klien yang mengakar di masa lalu maupun saat ini dikonversi
sebagai kesempatan memainkan politik praktis membentuk patrimonialisme baru. Patron tidak lagi menjadi satu-
satunya penentu hubungan dengan kliennya. Sebaliknya, klien mempunyai ruang dan kesempatan yang sama dalam
menentukan patronnya. Birokrasi patrimonial beralih dari bentuk kepatuhan klien kepada patronnya menjadi
pertukaran kepentingan di antara keduanya. Sampai dititik ini, birokrasi tidak perlu dimobilisasi. Justru birokrasi
menemukan alasan dan caranya sendiri memobilisasi diri secara individu maupun berkelompok dalam menentukan
patronnya masing-masing.

Kenyataan aktual di atas semakin memustahilkan netralitas birokrasi dan meniscayakan faksionalisasi. Ini berdampak
pada segregasi internal birokrasi secara tajam. Ekstrimnya lagi, hubungan patron-klien dalam birokrasi tidak hanya di
ranah formal tetapi sering kali dibawa hingga urusan hubungan informal di luar birokrasi. Alhasil, politik jabatan dan
mutasi menemukan ruang persemaian dimana saja termasuk dalam pilkada dengan interaksi patrimonial yang jauh
dari netralitas.

Fenomena dalam pilkada kali ini berimplikasi pada terlilitnya proses demokrasi oleh hegemoni para demagog. Segala
verbalitas di ruang publik hanyalah agitasi dan propaganda tak berisi. Akibatnya, pertama, demokrasi kehilangan
makna untuk masuk dalam konsolidasi demokrasi sebagai proses, mekanisme, maupun sistem sirkulasi
kepemimpinan yang terbuka beralaskan kedaulatan rakyat. Rakyat tidak berdaulat sebagai buntut kinerja politik tak
mendidik para elit politk yang bertarung dalam pilkada dan juga pelayan masyarakat yang namanya birokrasi.
Kedua, pilkada kali ini hanya menjadi rutinitas 5 tahunan tanpa kualitas. Sepak terjang politik pragmatis yang
dilakukan para kandidat dan birokrasi tidak menyisakan sedikitpun ruang dan kesempatan bagi masyarakat sebagai
subyek demokrasi dan pemegang kedaulatan. Ketiga, jika pilkada tidak berkualitas maka pemerintahan yang
dihasilkan pasca pilkadapun setali tiga uang dengannya. Para kandidat sibuk dengan politisasi birokrasi. Saat yang
sama birokrasi tenggelam dalam politik segregatif demi posisi dan jabatan. Wajar kemudian bila golput meningkat
dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap elit dan partai politik serta birokrasi dan pemerintah terus menguat.
Deretan persoalan di atas perlu mendapat perhatian serius semua kalangan. Tujuannya adalah menghasilkan
netralitas birokrasi sehingga pilkada menjadi berkualitas dan pemerintahan yang dihasilkan juga sensitif terhadap
pelayanan dan masalah kerakyatan. Oleh karenanya beberapa hal berikut dapat dilakukan untuk itu.

Pertama, optimalisasi lembaga penyelenggara pemilu, pengawasan, dan penegakan hukum dalam kerja terpadu.
KPU,  Bawaslu, dan Kepolisian harus bisa secara komplementer dan terpadu menindak peserta pilkada (kandidat
dan partai politik) maupun aparatur birokrasi yang terlibat memobilisasi birokrasi dalam pilkada. Bahkan Kepolisian
sebenarnya bisa melakukan penahanan langsung ketika pelaku pelanggaran tertangkap tangan di arena politik.
Kedua, diperlukan regulasi yang lebih progresif dalam mengatur sanksi bagi para peserta pilkada yang melakukan
mobilisasi birokrasi. Regulasi progresif dimaksud misalnya dengan membatalkan berturut-turut 2 kali keikutsertaan
dalam pilkada bagi kandidat dan/ atau partai politik yang terindikasi mempolitisasi birokrasi. Ketiga, memperbaharui
mekanisme rekrutmen (promosi) jabatan dan mutasi menjadi lebih terbuka, terukur, dan terkontrol dengan melibatkan
pihak di luar pemerintah.

Keempat, kerja sama semua elemen demokrasi terutama masyarakat sipil dan media massa. Mengandalkan institusi
pengontrol dan pemerintah semata tidak cukup menjangkau pendeknya waktu dan luasnya arena pelanggaran.
Kiranya masyarakat sipil dan media massa yang mampu menjangkau ruang-ruang tak tersentuh institusi pengontrol
tersebut.

Mengakhiri tulisan ini, pemerintah dan penyelenggara pemilu harus bisa membuka kran kritik, saran, dan menerima
masukan empirik bagi terwujudnya netralitas birokrasi demi berkualitasnya pilkada dan pemerintahan yang dihasilkan
pasca pilkada. Tanpa itu sesungguhnya politik birokrasi akan terus bermetamorfosa dan netralitasnya dalam pilkada
hanyalah slogan omong kosong dari pementasan para demagog bertameng pesta rakyat.
Metamorfosa Birokrasi dan Netralitasnya Dalam Pilkada

Oleh: Rudi Rohi

Dosen UNDANA dan Research Fellow di IRGSC

(dipublikasikan di Victory News, 19 Feb 2013)
Opini lainnya