Dua pernyataan terkait buruh migran di akhir tahun 2014 perlu menjadi perhatian serius untuk Pemerintah
Indonesia di tahun 2015. Pertama, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menegaskan pemerintah saat ini
akan mengurusi 1,7 juta TKI ilegal. Kedua, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri menyatakan
pekerja asal Indonesia harus keluar dari situasi perbudakan. Kedua pernyataan ini perlu dikontraskan. TKI
ilegal berkaitan dengan penyelundupan orang (
people smuggling), sedangkan perbudakan amat terkait
dengan perdagangan orang (
human trafficking).

Sejauh ini kacamata dominan yang dipakai oleh pemerintah Indonesia masih terkait
people smuggling, yang
mewakili perspektif negara penerima TKI. Sedangkan aspek perdagangan orang belum dibuka secara
saksama di tanah air. Praktek perdagangan orang tidak mesti terkait urusan antar negara, sebab migrasi
internal tenaga kerja dalam wilayah RI pun marak dan korban
internal trafficking belum mendapatkan
perhatian.

Meskipun di level menteri maupun institusi lain di bawah presiden seperti BNP2TKI urusan tenaga kerja
Indonesia makin diperhatikan, tetapi hingga kini masih ada beberapa kelemahan utama dalam mengontrol
migrasi tenaga kerja. Pengawasan tahap rekrutmen tenaga kerja seharusnya merupakan urusan vital sebagai
upaya pencegahan perdagangan orang, tetapi hal ini belum dilihat sebagai kunci penyelesaian.

Kontrol fase supply
Proses rekrutmen tenaga kerja yang disertai dengan penipuan, pemalsuan identitas, penculikan, intimidasi,
dan paksaan di fase supply tenaga kerja hingga kini belum dilihat sebagai kejahatan serius yang bisa dihukum
dengan Undang-Undang No.21/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO).
Dalam beberapa hal PPTKIS rentan menjadi pelaku trafficking di tahap rekrutmen. Misalnya uang rekrutmen
yang diberikan PPTKIS kepada CTKI dengan mudah sifatnya berubah menjadi ijon mencekik (
debt bondage),
dan PPTKIS yang menggunakan calo atau perekrut lapangan tanpa surat tugas dengan mudah lepas tangan
jika diusut aparat penegak hukum.

UU No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri perlu direvisi untuk
memasukan proses rekrutmen sebagai pra-syarat keselamatan dan perlindungan tenaga kerja.  
Sederhananya revisi UU No.39 tahun 2004 perlu memasukan UU TPPO sebagai salah satu UU rujukan.
Khususnya terkait kontrak kerja di tahap rekrutmen yang bisa dikontraskan dengan kondisi pasca penempatan.

Meskipun Indonesia telah memberlakukan UU TPPO sejak tahun 2007 masih dibutuhkan sosialisasi UU TPPO
kepada para aparat penegak hukum, dan aparat pemerintah hingga level terbawah, baik di level Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, BNP2TKI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga
aparat desa. Sedangkan untuk upaya penegakan hukum sosialisasi khusus perlu diberikan kepada pihak
kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

Antisipasi lain perlu dilakukan untuk mencegah keterlibatan aparat pemerintah maupun keamanan dalam
proses perdagangan orang. Penyalahgunaan wewenang dalam rekrutmen, terjadi pada tiga tingkatan:
pertama, pembiaran terhadap praktek kriminal perdagangan orang. Kedua, keterlibatan langsung aparat
dalam kejahatan terorganisir. Ketiga, keterlibatan aparat melalui pemberian proteksi pada
pelaku/jaringan/lembaga yang melakukan kegiatan perdagangan orang.

Untuk keterlibatan aparat di level pertama, sosialisasi tentang UU TPPO merupakan sebuah keharusan agar
elemen-elemen dasar dalam perdagangan orang di tahapan rekrutmen bisa dibuka dan pembiaran bisa
dihentikan. Sedangkan keterlibatan di level kedua kejelian aparat kepolisian merupakan kunci. Di level ketiga
upaya membuka proteksi terhadap pelaku perdagangan orang dalam institusi keamanan nyaris tidak mungkin,
kecuali ada bukti fisik yang mendukung. Munculnya whistle blower merupakan salah satu pendukung proses
pembersihan institusi, seperti dengan munculnya Brigpol. Rudy Soik di tubuh Polri.  

Kemampuan Identifikasi

Di awal tahun 2015, Menakertrans mencabut izin operasi 26 PPTKIS dari total 518 PPTKIS yang masih
beroperasi. Dua diantaranya merupakan PPTKIS yang di-inspeksi mendadak. Sayangnya, pembekuan PPTKIS
tidak di-ikuti hukuman terhadap para Perekrut Lapangan (PL) atau calo bisa dipastikan tidak akan berdampak,
karena para PL dengan mudah mengganti ‘bendera’ (baca: PPTKIS). Sudah menjadi hal biasa seorang PL
memiliki beberapa bendera. Jika satu PPTKIS dilarang, dengan mudah PL mengirimkan kepada PPTKIS
lainnya. Bagaimana mengunci jaringan perekrut yang berwatak kriminal perlu menjadi perhatian Menakertrans,
maupun DPR.

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang, tidak mungkin hanya diserahkan kepada
Menakertrans maupun BNP2TKI, sebab dalam prakteknya institusi kepolisian lah yang melakukan tindak
pengawasan secara langsung. Sehingga koordinasi antara Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi,  
BNP2TKI, dan Polri (hingga tingkat Polsek) merupakan salah satu cara efektif untuk mengontrol sisi supply.
Kapasitas pengawasan di tahap rekrutmen sangat terkait dengan kemampuan identifikasi praktek dan korban
perdagangan orang. Aspek-aspek dasar yang dapat dikategorikan sebagai trafficking perlu dibuka, dipelajari
dan disosialisasikan.

Untuk PPTKIS yang jelas-jelas terlibat dalam perdagangan orang, sanksi skorsing tergolong ringan. Untuk itu
perubahan UU No.39 tahun 2004, perlu memasukan sanksi berat terhadap PPTKIS yang terbukti melakukan
tindak pidana perdagangan orang. Identifikasi tindak kriminal di dalamnya terkait eksploitasi terhadap para
korban berupa penipuan kondisi kerja, penahanan gaji, identitas, dan prosentase komisi yang mencekik
korban.

Dengan giatnya pengembangan ‘tol laut’ yang dikerjakan pemerintahan Jokowi migrasi internal jelas
meningkat. Para perempuan penduduk usia produktif dari daerah miskin, sering menjadi target rekrutmen
pekerja rumah tangga atau industri skala kecil, dan mereka pun menjadi target perdagangan orang.   
Contohnya kasus migrasi internal adalah kasus perbudakan 20-an perempuan di industri sarang walet di
Medan yang mengakibatkan dua orang perempuan meninggal Bulan Februari 2014 asal pedalaman Timor
Barat hingga kini BAP-nya pun gagal dihasilkan Polresta Medan.

Sejauh ini kemampuan aparat keamanan untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang terbatas pada
pemalsuan identitas umur. Sedangkan aspek penipuan maupun eksploitasi yang dilakukan individu maupun
PPTKIS nyaris tidak menjadi obyek penyidikan perdagangan orang. Kontrol di fase rekrutmen merupakan cara
lain untuk memanusiakan para pencari kerja di era globalisasi.

*Sosiolog, peneliti  di IRGSC (Institute of Resource Governance and Social Change), saat ini sedang meneliti
di Ash Center, Harvard Kennedy School.
Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Serius

Dominggus Elcid LI
Commentaries
IRGSC Commentary 004/2015