Seorang kolega saya (Elcid Li) dengan santun namun tegas mengupas realitas hiruk pikuk para kandidat jelang
Pemilukada Gubernur NTT 2013 dengan sangat luar biasa. Konsolidasi politik dalam upaya menggalang dukungan
didasarkan pada identifikasi ikatan-ikatan primordial mulai dari agama, etnis, kampung, klan, asosiasi, alumni  hingga
kesamaan pengalaman dan peristiwa hidup. Bahkan pencarian ikatan-ikatan tersebut melintasi ruang waktu masa
lalu, kini, dan masa depan. Inilah
Politik Spiderman yang digambarkannya (Victory News, 25/01/2013).

Meskipun begitu pencarian ikatan politik berlangsung dalam ruang primordial dan dengan meninggalkan ideologi –
bisa jadi sejak awal sudah tak berideologi, realitasnya tidak sesederhana yang dibayangkan. Hiruk pikuk yang
ditampilkan oleh para kandidat, tim sukses, dan partai politik jelang Pemilukada Gubernur 2013 sesungguhnya
merupakan kamuflase hegemonik dari agenda kapital menguasai demokrasi bagi kelanjutan kepentingan akumulasi
modal lewat distribusi dan sirkulasi di pasar. Inilah agenda kapitalisme global.

Sejak lama pola kapitalisme menguasai pasar melalui kekuatan utamanya yakni jejaring modal yang mengglobal.
Kapitalisme global ini menciptakan ketergantungan yang dinikmati “korbannya” bukan sebagai beban tetapi lebih
sebagai kerja sama membangun dunia. Pemilukada Gubernur adalah salah satu instrumen yang paling ampuh selain
Pemilu Presiden, Legislatif, dan Bupati/ Walikota.

Sarah Bracking (2009 -
Money and Power: Great Predator in the Political Economy of Development – Third World in
Global Politics
) menggambarkan peran pemerintah dan lembaga pendanaan pembangunan dalam mengelola pasar
di negara-negara dimana kemiskinan terus berlangsung. Negara sebagai yang paling bertanggung jawab untuk
penyediaan kesejahteraan publik justru tampil menjadi lembaga pembangunan publik yang bersifat
pseudo. Hal ini
disebabkan dalam setiap hajatan demokrasi bagi sirkulasi kepemimpinan yang terjadi bukan karena bekerjanya
demokrasi namun digerakkan oleh kekuatan modal yang membiayai para kandidat dan partai politik yang bertarung
dalam Pemilu dan Pemilukada.

Pemilu yang mahal karena transaksional dan fenomena pengusaha masuk keluar partai politik, pengusaha
diperebutkan oleh banyak partai politik, pengusaha maju sebagai calon presiden, kepala daerah, atau legisalator
merupakan penjelasan faktualnya. Demokrasi dikuasai modal dan direkayasa oleh kekuasaan pemerintahan atas
nama rakyat. Penguasaan modal dan pemerintahan atas demokrasi dikelola dengan sengaja dan sedemikian rupa
agar transisi demokrasi kian panjang tak berujung. Isu-isu primordial dalam pemilu(kada) adalah instrumen paling jitu
untuk itu. Ketika perbedaan-perbedaan agama, etnis, klan, kampung, dan sebagainya dipertajam dan diekslusifkan,
maka segregasi sosial politik sedang mengalami permanenisasi dan berlangsung dalam sentimen dan fanatisme
yang berkompetisi secara destruktif. Permanenisasi dan destruktifitas ini kemudian dikemas secara paradigmatik
lewat hegemoni demokrasi sebagai proses. Rakyat dibiarkan saling bunuh dengan berbagai identitas primordialnya
dalam ruang demokrasi yang disebut proses tanpa bisa mengontrol hasilnya. Sementara kekuatan koersif, birokrasi,
dan peradilan dibiarkan korup agar bisa tetap dimobilisasi dan dikendalikan guna mengantisipasi deadlock pemilu
(kada) dan mengamankan hasilnya. Kondisi ini menciptakan demokrasi yang tampak kokoh sebagai justifikasi
dominasi rezim kekuasaan bertameng negara (pemerintah/an) demi menjaga stabilitas politik bagi masuk keluar dan
bekerjanya modal. Modal semakin leluasa merampok hak-hak demokrasi warga negara dan menghegemoni rakyat  
yang tertidur pulas menikmati utang yang terus menumpuk. Bukan itu saja, ideologi partai politik yang terus susut
dan cendrung sirna juga menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pelemahan oleh modal. Partai politik hanya
menghasilkan kader-kader tak berkarakter, tak berkualitas, dan tunduk terhadap kekuasaan modal. Akibatnya
kreatifitas dan kemampuan politik aktor dan institusi demokrasi menjadi tumpul seriring dengan ketidakmampuan
merumuskan suatu pola dan substansi kerja politik yang bermartabat.

Sulit rasanya keluar dari kekuatan jejaring kapitalisme global dengan kondisi di atas. Akan tetapi sulit bukan berarti
tidak mungkin. Kemungkinan tetap saja ada dengan memutus hubungan perselingkuhan antara bisnis dan politik
dalam rumah yang namanya negara. Fernand Braudel (1982 -
The Wheels of Commerce: Civilization and Capitalism
15th-18th Century – The Perspective of the World
) menemukan bahwa lapisan teratas dari bangunan kapitalisme
global adalah ruang dimana para predator politik menentukan kapling-kapling dari dan bagi aliansi bisnis yang di
bawanya. Dengan demikian pertarungan politik segregatif diantara para pemilih di tingkat basis melalui
permanenisasi dan destruktifitas perbedaan primordial sebenarnya merupakan transformasi dan metamorfosis dari
pertarungan memperebutkan kapling-kapling bisnis para predator politik dan aliansinya.

Seharusnya bilik-bilik dalam ruang demokrasi seluruhnya diisi oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan dengan
negara menjadi penjaminnya. Apa yang pernah dibedakan oleh Jean L. Cohen dan Andrew Arato (1992 -
Civil
Society and Political Theory)
mengenai masyarakat sipil dan masyrakat ekonomi perlu meletakkan rakyat sebagai
pelaku utamanya. Kemandirian ekonomi rakyat dan masyarakat sipil yang kuat harus dibangun oleh setiap pemimpin
negeri ini dari level paling tinggi sampai level terendah. Sedangkan political society seperti digambarkan oleh Alfed C.
Stephan (1978 -
The State and Society) juga mesti menempatkan rakyat sebagai unsur negara yang merdeka, kuat,
dan terjamin hak-hak dasarnya untuk berdemokrasi termasuk mengontrol dan menginterupsi hasilnya.

Pemimpin tidak perlu takut terhadap kekuatan modal untuk menghasilkan kebijakan pro rakyat. Bukankah jauh
sebelum para pemikir di atas merumuskan teori-teorinya, Bung Karno sebagai founding father bangsa ini telah
meletakan dasar untuk berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam
kebudayaan. Warisan luar biasa ini seolah hilang ditelan gemerlapnya modal yang terus menggurita dari kota yang
paling modern hingga daerah-daerah tertinggal di pelosok-pelosok.

Jejaring modal kian menguat secara global dan mendorong relasi modal lokal, nasional, dan internasional bekerja di
atas track yang sama dengan saling terkait untuk melancarkan berlangsungnya proses demokrasi politik yang
direkayasa dan mengamankan hasil pemilu(kada). Keberhasilan rekayasa dan hasil pemilu(kada) nantinya
digunakan untuk menguasai pasar lewat pembagian kapling-kapling bisnis. Rakyat tetap terpinggirkan dan hanya
menjadi korban yang terus tenggelam dalam ketergantungan tanpa batas berbalut kampanye dan janji politik para
kandidat tak bermartabat. Itulah alasannya kenapa setiap pemimpin terpilih sulit merealisasikan janji-janji politik yang
dinyanyikan saat kampanye. Oleh karenanya dalam Pemilukada gubernur NTT 2013 ini jangan pilih kandidat yang
banyak berjanji dan pandai membangun ikatan primordial tetapi pilihlah calon pemimpin yang memiliki program
kerakyatan yang jelas sebab pemilu(kada) bukan sekadar Politik Spiderman.

*Dosen Ilmu Politik, UNDANA dan Research Fellow di IRGSC, Kupang
Bukan Sekedar Politik Spiderman!

Oleh: Rudi Rohi*

(dipublikasikan di Victory News, 30 Jan 2013)
Opini lainnya